Bank Perekonomian Rakyat (BPR): Pilar Ekonomi Kerakyatan yang Mendukung UMKM di Era Digital

Bank Perekonomian Rakyat (BPR) - Pelopor inklusi keuangan bagi UMKM di era digital. Dukung roda penggerak ekonomi kerakyatan dengan BPR!

Pada saat ini di tengah arus digitalisasi yang kian deras, Bank Perekonomian Rakyat (BPR) tampil sebagai pilar penting dalam memajukan ekonomi kerakyatan melalui akses keuangan laku pandai. Dalam Jangka panjang BPR bukan sekadar bank biasa, melainkan alat tukar finansial yang menjembatani kebutuhan keuangan masyarakat kecil dan menengah, khususnya UMKM.

Memahami BPR: Lebih Dekat dengan Kebutuhan Lokal

BPR adalah bank yang fokus melayani kebutuhan keuangan masyarakat di daerah. Berbeda dengan bank umum, BPR memiliki skala yang lebih kecil dan jangkauan yang lebih terfokus, ibarat jembatan yang menghubungkan masyarakat dengan akses keuangan yang mudah dan terjangkau. keberadaannya dapat melalui pembukaan kantor di wilayah kerja yang dekat dengan masyarakat UMKM seperti di dekat pasar atau wilayah pertokoan. selain itu BPR juga menggunakan layanan tehnologi seperti whatsapp banking yang mempermudah konsumen untuk beraktivitas.

Baca Juga ASTAGUNA WIRAUSAHA Pinjaman untuk UMKM dengan Jaminan Sertifikat Tanah dan Bangunan

Landasan hukum utama BPR di Indonesia:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Menetapkan BPR sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah.
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan: Melakukan perubahan dan penambahan ketentuan mengenai BPR, termasuk penyetoran modal minimum, kegiatan usaha, dan pengawasan.
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 16/POJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat: Mengatur secara detail mengenai pendirian, kegiatan usaha, kelembagaan, dan pengawasan BPR.
4. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 6/22/PBI/2004 tentang Bank Perkreditan Rakyat: Mengatur mengenai perizinan, modal, kegiatan usaha, dan pelaporan BPR.

Beberapa peraturan lain yang terkait dengan BPR:

• Keputusan Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 32/32/KEP.DPG/2004 tentang Penetapan Kegiatan Usaha BPR: Menetapkan jenis-jenis kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh BPR.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 6/POJK.03/2016 tentang Tata Cara Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Bank: Mengatur mengenai penilaian kemampuan dan kepatutan bagi pengurus BPR.
• Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 23/POJK.03/2016 tentang Konsolidasi Bank Perkreditan Rakyat: Mengatur mengenai konsolidasi BPR, termasuk merger, akuisisi, dan penggabungan.

Kesimpulan:

Tentunya dasar hukum BPR di Indonesia cukup lengkap dan komprehensif. Pastinya OJK dan Bank Indonesia terus mengeluarkan peraturan baru untuk memastikan BPR beroperasi dengan baik dan memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat.

Jenis BPR di Indonesia

Kepemilikan,

1. BPR Swasta: Kepemilikan oleh pihak swasta, baik individu maupun badan usaha.
2. BPR Pemerintah:Kepemilikan oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota.

Kegiatan usahanya

1. BPR Konvensional: Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip umum perbankan.
2. BPR Syariah: Menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah Islam.

Statusnya

1. BPR Sehat: BPR yang memenuhi seluruh ketentuan dan memiliki tingkat kesehatan yang baik.
2. BPR Dalam Pengawasan Intensif: BPR yang tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan dan memerlukan pengawasan yang lebih intensif.
3. BPR Dinyatakan Bank Gagal: BPR yang tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah dan dinyatakan pailit oleh pengadilan.

Jenis BPR Lainnya yaitu :

• BPR Unit Desa (BUD): BPR yang berdiri dan berkedudukan di desa.
• BPR Mikro: BPR yang fokus melayani usaha mikro dan kecil.
• BPR Syariah Mikro: BPR Syariah yang fokus melayani usaha mikro dan kecil.

Perbedaan Jenis-Jenis BPR:

Kepemilikan:

• BPR Swasta: Memiliki modal danpengelolaan oleh pihak swasta.
• BPR Pemerintah: Memiliki modal dan pengelolaan oleh pemerintah daerah.

Kegiatan Usaha:

• BPR Konvensional: Produk dan layanannya berdasarkan prinsip umum perbankan.
• BPR Syariah: Produk dan layanannya berdasarkan prinsip syariah Islam.

Status:

• BPR Sehat: Beroperasi dengan baik dan memenuhi seluruh ketentuan.
• BPR Dalam Pengawasan Intensif: Memerlukan pengawasan lebih intensif dari OJK.
• BPR Dinyatakan Bank Gagal: Tidak mampu menyelesaikan kewajibannya kepada nasabah.

Pilihan BPR:

Pemilihan BPR yang tepat tergantung pada kebutuhan dan preferensi nasabah. Nasabah perlu mempertimbangkan beberapa faktor, seperti:

• Jenis BPR
• Produk dan layanan yang ditawarkan
• Suku bunga
• Biaya
• Reputasi BPR

Fungsi Utama BPR: Mendukung UMKM dan Perekonomian Lokal

BPR memiliki tiga fungsi utama:

1. Menghimpun Dana: intinya BPR menerima simpanan dari masyarakat dalam berbagai bentuk, seperti tabungan dan deposito.
2. Menyalurkan Kredit: Selanjutnya BPR menyediakan pinjaman bagi UMKM dan pengusaha kecil untuk mengembangkan usahanya.
3. Jasa Lainnya: BPR juga menawarkan jasa keuangan lainnya, seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan layanan remitansi.

Baca Juga Deposito BURSAMA, Investasi Bersama Pasangan dengan Bunga Tinggi Untuk Masa depan Cerah

Keunggulan BPR: Mitra Setia UMKM dan Pengusaha Kecil

BPR memiliki beberapa keunggulan dibandingkan bank umum:

• Lebih Dekat dengan Masyarakat: Pastinya BPR memahami kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat.
• Proses Kredit yang Lebih Cepat: BPR memiliki proses pencairan kredit yang lebih cepat dibandingkan bank umum.
• Persyaratan Kredit yang Lebih Mudah: BPR umumnya memiliki persyaratan kredit yang lebih mudah bagi UMKM dan pengusaha kecil.
• Suku Bunga Kompetitif: BPR menawarkan suku bunga yang kompetitif untuk produk simpanan dan pinjaman.
• Produk dan Layanan yang Disesuaikan: Kesimpulannya BPR menawarkan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

BPR di Era Digital: dalam jangka panjang Beradaptasi dan Berinovasi

Di era digitalisasi, BPR terus beradaptasi dan berinovasi dengan menawarkan layanan keuangan digital, seperti yaitu:

• Mobile banking: Layanan perbankan melalui aplikasi mobile.
• Internet banking: Layanan perbankan melalui website.
• E-money: Layanan pembayaran elektronik.
• QR code payment: Layanan pembayaran dengan QR code.

Baca Juga Mencoba Fitur WhatsApp Banking

BPR: Kontribusi Nyata bagi Perekonomian Nasional

• Meningkatkan Akses Keuangan: kendatipun begitu BPR membantu meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat kecil dan menengah.
• Mendukung UMKM: Maka BPR menyediakan kredit dan layanan keuangan yang yang sesuai dengan UMKM untuk berkembang.
• Menciptakan Lapangan Pekerjaan: Akhirnya BPR membantu menciptakan lapangan pekerjaan melalui penyaluran kredit kepada UMKM.
• Memajukan Ekonomi Lokal: Ringkasnya BPR membantu memajukan ekonomi lokal dengan meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah.

Kesimpulannya BPR adalah mitra setia bagi UMKM dan pengusaha kecil dalam mencapai kesuksesan. BPR secara keseluruhan mendukung ekonomi kerakyatan dan meningkatkan perekonomian Indonesia.

Sumber:

• Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx
• Website Otoritas Jasa Keuangan: https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/Pages/Bank-Perkreditan-Rakyat.aspx
• Website Asosiasi Bank Perkreditan Rakyat Indonesia: http://repository.unika.ac.id/13294/5/12.60.0248%20Christina%20Thiveny%20Putri